Dilewati Kereta Cepat, Walini Bakal Jadi Kota Modern nan Hijau
Tuesday, 10 May 2016 - 15:11:58
ilustrasi: Kampus Green and Techno-Art ITB Walini/bappeda Jabar
CIKANEWS/infrastruktur - Pembangunan stasiun kereta cepat Jakarta-Bandung dimulai di Walini, Bandung Barat. Lokasi pembangunan berada di lahan milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII. Nantinya, Walini bakal diubah seperti halnya kota-kota hijau yang ada di Jepang dan Korea.
Staf Khusus High Speed Railway (HRS) PTPN VIII, Hendra Mardiana mengatakan, pihaknya akan mengubah perkebunan miliknya di Walini menjadi Kawasan Agroindustri dan Wisata Terpadu. Dua kebun yang akan menjadi kawasan baru ini adalah Kebun Panglejar dan Cikumpay.
Dari pengembangan tersebut, 1.270 ha merupakan pengembangan oleh konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) yang di dalamnya juga termasuk PTPN VIII . Sisanya sebanyak 1.603 ha merupakan pengembangan yang dilakukan PTPN VIII.
"Total area PTPN VIII yang akan dikembangkan menjadi Kota Walini seluas 2.873 hektar, terdiri dari areal tanaman teh di kebun Panglejar dan areal tanaman karet di kebun Panglejar dan Cikumpay. Konsep pengembangan lebih menitikberatkan pada kawasan ramah lingkungan dengan 70% areal hijau dan 30% areal pembangunan," papar Hendra.
Dia mengatakan, untuk Kota Walini akan dikembangkan sebagai kota wisata yang diisi oleh residensial, pusat kesehatan, dan pusat pendidikan.
"Untuk TOD Walini (investasi) sekitar Rp 2,8 triliun sampai Rp 3 triliun," ujarnya.
Sementara untuk di luar TOD pihak PTPN VIII akan mencari mitra untuk pengembangan. Dia meyakini, Walini bakal menjadi kota yang ramai karena terhubung dengan rute moda transportasi lain.
"Masterplan-nya akan menarik, kita liat konteks regionalnya kan itu di tengah, dilewati tol, jalan negara jalan provinsi. Ada kereta lama dan kereta cepat akan menarik. Kan ada kota wisata, bukan hanya wisata jadi residensial makanya di samping residensial akan jadi pusat pemerintahan," jelas dia.
Untuk mendukung konsep kota hijau, dia menuturkan nantinya terdapat zona tertentu yang melarang penggunaan bahan bakar fosil.
(MAL)
