Jokowi Inginkan Tidak Ada Korupsi Pada Proyek Kereta Cepat
Thursday, 11 Feb 2016 - 16:08:57
foto: sindonews.com
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan aparat penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung ikut mengawasi tata kelola penggunaan kereta api cepat.
Kepala Staf Presiden Teten Masduki mengatakan, Presiden meminta tata kelola pembangunan proyek kereta cepat dilakukan teliti dan terhindar dari praktik korupsi. Ia mendorong adanya proses hukum jika ada indikasi korupsi dalam pelaksanaan megaproyek tersebut.
"Presiden meminta BPKP, BPK, KPK, dan Kejaksaan untuk memastikan tidak ada korupsi dalam pembangunan kereta api cepat ini," ujar Teten.
Teten menjelaskan pelibatan empat lembaga tersebut karena menurut Presiden Jokowi pentingnya transparansi, tata aturan serta akuntabilitas. pemerintah ingin berkomitmen mempercepat pembangunan sekaligus menciptakan pemerintahan bersih.
"Ini yang harus dipatuhi oleh pelaksana pembangunan, yaitu konsorsium yang tergabung dalam PT KCIC," ucap Teten.
Saat ini, proses pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung telah memasuki tahap persiapan pembangunan. Pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ditargetkan selesai pada 2018 dan diharapkan mulai beroperasi pada 2019.
(YAS)
