Cika Indonesia
Client Sign In

News

Friday, 02 Feb 2024 - 08:56:27
Dua Direksi baru Pertamina. (Foto: Pertamina) CIKANEWS/BUMN - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada hari ini Rabu (31/01) melakukan perubahan di pimpinan puncak PT Pertamina (Persero) melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). “Kedepannya Pertamina akan bekerja lebih agresif, lebih cepat dengan mengutamakan manajemen risiko. Dengan jajaran direksi baru ini Pertamina optimistis mencapai target menjadi perusahaan energi terdepan,” jelas Fadjar. Melalui RUPS tersebut, saat ini susunan Direksi Pertamina menjadi berikut - Direktur Utama : Nicke Widyawati - Wakil Direktur Utama : Wiko Migantoro - Direktur Manajemen Risiko : Ahmad Siddik Badruddin - Direktur Strategi, Portofolio, dan Pengembangan Usaha : A. Salyadi Dariah Saputra - Direktur Logistik & Infrastruktur : Alfian Nasution - Direktur Keuangan : Emma Sri Martini - Direktur Penunjang Bisnis : Erry Widiastono - Direktur Sumber Daya Manusia : M Erry Sugiharto (BYU) Baca Selengkap nya :  
Thursday, 16 Mar 2017 - 17:09:22
foto: Elia Massa Manik - eksplorasi.id CIKANEWS/BUMN- Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akhirnya menetapkan Elia Massa Manik sebagai PT Pertamina (Persero).   Penunjukkan ini berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang digelar di Kementerian BUMN Jakarta, Kamis (16/3/2017).   Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan Kementerian BUMN  Gatot Trihargo mengatakan, penujukkan Elia didasarkan pada rekam jejak kinerja, kepemimpinan, pengalaman, dan kapabilitas yang dianggap dapat memenuhi kebutuhan perseroan.   "Penunjukan Bapak Elia Massa Manik lebih ditekankan pada seleksi yang dilakukan oleh Ibu Menteri BUMN dan beberapa menteri terkait dengan leadership beliau dan kapabilitas yang bersangkutan bersangkutan dalam hal membangun perusahaan," ujar Gatot di Kantor Kementerian BUMN Jakarta, Kamis (16/3/2017).   Gatot menuturkan, penilaian kinerja selama menjabat Direktur Utama PT Pekerbunan Nusantara III (Persero) menjadikan dasar kuat untuk dijadikan Dirut Pertamina.   Selama menjabat, kata dia, Elia melakukan pembenahan dari aspek operasional, finansial, teknologi hingga sumber daya manusia (SDM).   Selain itu, Elia juga pernah membantu membangun Risk Culture Awareness atau kesadaran membangun budaya dan menrestrukturasi pinjaman Bank BNI saat dirinya menjabat sebagai Senior Vice President Bank BNI.   Tidak hanya itu, Elia juga berhasil merestrukturisasi perusahan jasa minyak dan gas (migas) PT Elnusa Tbk. Hal ini dilakukannya saat menjabat sebagai Presiden dan CEO Elnusa.   Dalam sambutan perdananya di hadapan insan Pertamina, Elia Massa menyatakan fokus utamanya untuk semakin memperkuat sumber daya manusia di Pertamina, dengan menumbuhkan budaya positif perusahaan. Efisiensi yang telah sukses menjaga kinerja Pertamina dalam dua tahun terakhir juga masih menjadi perhatian.   "Tentu diharapkan saya sebagai dirut baru bisa membentuk satu komunikasi dan tim yang solid itu kunci segalanya," ungkap Elia Massa Manik, usai ditetapkan menjadi Dirut Pertamina, di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Kamis (16/3/2017).  
Tuesday, 07 Jun 2016 - 16:00:43
foto: beritasatu.com CIKANEWS/BUMN - Direktur Utama PT Pertamina, Dwi Soetjipto tidak sepakat apabila Pertamina menjadi badan negara berada langsung di bawah presiden. Hal itu akan membuat daya saing Pertamina tidak berkembang dan tidak efisiensi dalam operasional karena keputusannya tidak bisa dilakukan ditingkat perseroan.   "Pertamina harus persero agar memiliki daya saing yang kuat dan dinamis bisa bersaing dengan oil-oil company yang lain. Karena, kami bukan hanya berperan membangun kemandirian Indonesia tapi mampu berperan sebagai international company. Dan itu bisa dilakukan dalam bentuk Perseroan," tegasnya.   Hal tersebut disampaikan Dwi terkait adanya Revisi Undang-Undang Migas yang saat ini sedang digodok oleh DPR, yaiut Pertamina dijadikan Badan Usaha yang langsung di bawah Presiden.   Sebelumnya, Anggota Komisi VII DPR dari Partai Nasdem, Kurtubi mengatakan usulan peleburan SKK Migas masuk kedalam tubuh Pertamina dan kewenangannya langsung dibawah Presiden itu akan memperkuat peran Pertamina sebagai salah satu perusahaan migas nasional.   "Itu Poin utama dalam draf RUU Migas, SKK Migas masuk ke Pertamina, dan Pertamina langsung dibawah Presiden bukan BUMN," terangnya. (YAS)
Wednesday, 25 May 2016 - 16:32:53
foto: detikcom CIKANEWS/bumn - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno selaku pemegang saham PLN memberhentikan dengan hormat Kuntoro Mangkusubroto sebagai Komisaris Utama PLN berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor SK-106/MBU/05/2016 tanggal 24 Mei 2016.   Selanjutnya Rini menugaskan Hasan Bisri untuk menjalankan tugas sebagai Komisaris Utama PLN, sampai dengan diangkatnya Komisaris Utama PLN definitif. Penyerahan Salinan keputusan tersebut pun telah diserahkan oleh Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kementerian BUMN Edwin Hidayat Abdullah, dihadiri jajaran direksi dan komisaris PLN beserta pejabat eselon I dan II Kementerian BUMN.   Ditunjuknya Hasan Bisri sebagai pelaksana tugas (plt) Komisaris Utama PLN alasannya karena pengalaman Hasan selama menjabat sebagai komisaris PLN dan Jabatan ini pun hanya bersifat sementara sambil menunggu nantinya siapa sosok yang tepat untuk menggantikan Kuntoro secara tetap.   "Pertimbangannya karena beliau sudah lama di sana. Kita harus ada, selama komut (Komisaris Utama) mengundurkan diri kita harus ada yang menjadi pejabat sementara. Dan pak Hasan Bisri sudah lama menjadi komisaris di PLN. Jadi beliau sudah mengetahui program PLN," kata Rini.   Hasa Bisri pernah menjadi anggota BPK RI (2004-2014), sebelumnya juga pernah menjabat Kepala Auditorat II.C (2004), Auditor Ahli Madya Sub Auditorat II.B.2-BPPN (2003), Kepala Sub Auditorat II.B.2 BPPN di BPK RI Jakarta (2001-2004), Kepala Sub Auditorat II.A.1 di BPK RI Jakarta (1999-2001).   Dia juga pernah menjabat sebagai Kasub Bidang Litbang Fiskal di BPK RI Jakarta (1994-1999), Pemeriksa Muda Auditorat ODIT E (1988), Penilik Auditorat ODIT E (1986), Penilik Auditorat ODIT A (1986), Verifikatur Auditorat ODIT A di BPK RI Jakarta (1981), Verifikatur bagian Konsultasi dan Bantuan Hukum (1981), Kepala Unit Pemeriksa Sub Bagian Pemberhentian (1980), Administrasi Umum Sub Bagian Konsultasi Hukum I (1977).‎ (MAL)  
Tuesday, 17 May 2016 - 11:37:01
foto: Gedung Pertamina Pusat CIKANEWS/bumn - PT Pertamina meraih nilai tambah hingga 481 juta dolar AS atau sekitar Rp6,39 triliun sepanjang kuartal I 2016 melalui Breakthrough Project (BTP) New Initiatives/Proyek Terobosan Inisiatif Baru, melampaui target yang ditetapkan sebelumnya sebesar 411 juta dolar AS.   Vice President Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro mengatakan, nilai tambah yang tercatat pada kuartal I-2016 ini melebihi target yang ditetapkan Pertamina yakni sebesar USD411 juta. Tentu pencapaian ini merupakan prestasi yang baik.   ”Proyeksi kami hingga akhir 2016, value added yang bisa diberikan ke Pertamina mencapai USD1,64 miliar,” ujarnya kemarin (15/5). Wianda menjelaskan, BTP New Initiatives terdiri dari sentralisasi pengadaan (nonhidrokarbon), perubahan proses pengadaan crude dan produk, pembenahan tata kelola arus minyak, optimalisasi aset penunjang usaha, dan corporate cash management.                                             "Pada kuartal I-2016, nilai tambah dari BTP New Initiatives berasal dari sentralisasi procurement nonhydro sebesar USD105 juta atau di atas target yang ditetapkan USD100 juta, efisiensi pengadaan hydrocarbon, roll out PTKAM 0.2 sebesar USD63,42 juta atau di atas target USD25 juta," jelas Wianda.   Selain itu, banyak harga yang ditawarkan sehingga Pertamina harus mengambil the best economic value. "Jadi kami tidak hanya memilih harga terendah, tapi juga memperhatikan jenis crude yang mana yang paling efisien dan menghasilkan imbal hasil paling optimal saat dikelola di kilang Pertamina," ungkap Wianda.  (MAL)  
Wednesday, 11 May 2016 - 16:35:58
foto: ilustrasi/wikipedia CIKANEWS/energi - PT Pertamina (Persero) siap menyediakan avtur drum untuk perusahaan penerbangan yang mengoperasikan pesawat kecil di wilayah Papua. GM Pertamina MOR VIII Jayapura, Eldi Hendry, mengatakan, avtur dalam drum harus dipesan terlebih dahulu karena drumnya didatangkan dari Surabaya.   "Tidak ada masalah yang terpenting saat memesan sudah memberitahukannya sehingga avtur diisi ke dalam drum," katanya.                 Hal ini terkait sejumlah perusahaan penerbangan yang melayani pedalaman Papua seperti maskapai Yajasi Marlon Yakadewa dan AMA dengan mengoperasikan pesawat-pesawat berbadan kecil seperti cessna, caravan dan philatus kesulitan untuk mengirim avtur ke daerah pedalaman. Karena itu mereka meminta agar Pertamina menyiapkan bahan bakar avtur dalam drum. "Kami kesulitan untuk mengirim bahan bakar jenis avtur ke pedalaman yang menjadi tempat pelayanan bagi perusahaan penerbangan," ujar salah satu staff Yajasi Marlon Yakadewa, Selasa.   Mereka mengatakan untuk mengirim bahan bakar pihaknya terpaksa membeli dan mendatangkan drum dari Surabaya agar diisi dengan avtur. Padahal, jika Pertamina dapat menyediakan drum maka perusahaan dapat membelinya langsung sehingga memudahkan untuk pengiriman ke daerah.   "Kami berharap agar Pertamina dapat menyiapkan drum avtur sehingga saat membeli dalam bentuk drum berisi avtur," harap Direktur AMA Djarot Soetanto. (YAS)  
Friday, 29 Apr 2016 - 11:30:58
foto: ilustrasi/antarafoto.com CIKANEWS/energi - PT Pertamina (Persero) telah mendapat lampu hijau dari Menteri BUMN dan Menteri ESDM terkait partner BUMN perminyakan asal Rusia, Rosneft dalam mengembangkan kapasitas Kilang Tuban.   Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto ditemui usai audiensi Rosneft dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini M Soemarno kemarin Rabu (27/4/2016) menyampaikan, pihak Rosneft menawarkan sejumlah Blok Migas yang mereka miliki untuk digarap bersama Pertamina.   "Dalam diskusi yang bekembang kami tidak hanya menyetujui pada pembangunan kilang, tapi Rosneft juga menawarkan secara integrated. Jadi pertamina akan terlibat dalam kegiatan hulu di Rusia," kata Dwi.   Menurut VP Corporate Communication Pertamina, Wianda Arindita Pusponegoro mengungkapkan Perusahaan raksasa perminyakan dari Rusia itu juga sudah terbukti andal dalam membangun kilang minyak. Rosneft sudah berpengalaman membangun dan mengoperasikan kilang di berbagai negara seperti di Rusia sendiri, Italia, China, dan lain-lain.   Dengan jam terbang tinggi, mereka yakin bisa lebih cepat membangun kilang di Tuban.   "Mereka punya modul-modul proses kerja yang membuat dia yakin bisa mempercepat proyek kilang di Tuban, 7-8 bulan lebih cepat," tutur Wianda.                                Rosneft juga bersedia membantu Pertamina mengembangkan sumber daya manusia (SDM) untuk pengelolaan kilang minyak. "Mereka juga punya SDM yang sudah ahli membangun dan mengoperasikan kilang. Dari sini dia juga menawarkan kalau kita mau kerja sama SDM," paparnya. (MAL)
Wednesday, 13 Apr 2016 - 17:00:10
foto: wikidpr.org  CIKANEWS/BUMN - Menteri BUMN Rini Soemarno memastikan holding BUMN energi akan dilaksanakan tahun ini. PT Pertamina (Persero) akan menjadi induk dari holding tersebut yang akan membawahi beberapa perusahaan BUMN energi seperti PT Perusahaan Gas Negara (Persero).   "‎Kemarin saya sudah bicara dengan Menkeu, yang sudah selesai adalah Pertamina kita akan ajukan PP-nya, dan semoga ada tiga lagi yang akan selesai yaitu jalan tol, tambang, dan keuangan," kata Rini.   Skema holdingisasi yang diterapkan adalah perusahaan induk harus 100 persen dimiliki negara. Saat ini, lanjutnya, kajian mengenai pembentukan holding tersebut telah rampung dan telah berada di Kementerian Keuangan.   Masuknya PGN menjadi anak usaha Pertamina dilakukan dengan transaksi inbreng (pemasukan harta pemegang saham dalam modal perseroan) atau dengan memasukkan harta yang bukan berupa uang tunai melainkan dalam bentuk aktiva‎ dari para pemegang saham dalam penyertaan modal perseroan.   "Jadi kita inbreng namanya.‎ Nanti kita juga harus melaporkan ini tentunya ke DPR. Tapi prosesnya sedang berjalan semua. Kemarin bicara ke Kemenkeu yang akan selesai Pertamina dan ada beberapa yang selesai lagi. Nantinya tentunya akan kita laporkan. Insya Allah kalau bisa kita sebelum hari raya. Tahun ini rencananya‎," ujar Rini.   Direktur Utama PT PGN (persero) Hendi Priyo Santoso belum mengomentari rencana holding BUMN yang akan menjadikan PGN menjadi anak usaha Pertamina ini. Ia mengaku akan menunggu instruksi lanjutan dari Kementerian BUMN.   "Saya tidak bisa komentar banyak. Belum dapat arahan dari Bu Menteri (Rini Soemarno)," kata Hendi. (YAS)
Thursday, 07 Apr 2016 - 15:12:48
foto: vivanews.com CIKANEWS/BUMN - PT Pertamina (Persero) meraih penghargaan The 1st PR Indonesia Media Relations Awards & Summit (PRIMAS) 2016 kategori BUMN. Anugrah PRIMAS digelar untuk mengapresiasi kementrian, lembaga, BUMN, dan swasta, yang memiliki ekposure pemberitaan terbanyak di tahun 2015.   Metode penentuan pemenang dilakukan dengan melakukan monitoring atas pemberitaan di media cetak yang dilakukan oleh PT Isentia. Hasil monitoring dipilih tim juri PR Indonesia untuk ditentukan peringkatnya.   “Penghargaan ini memacu kami lebih baik lagi berkiprah sebagai PR di BUMN untuk memberikan kontribusi nyata bagi Indonesia,” ujar External Communication Manager Pertamina Ifki Sukarya usai menerima penghargaan PRIMAS 2016 di di Kuta, Bali, Kamis (24/3/16).   Ifki menuturkan, selama ini Pertamina selalu menjaga persepsi publik dengan menghadirkan berita-berita positif dan berimbang. Penghargaan ini menjadi salah satu bukti, bahwa upaya Pertamina berhubungan baik dengan media dapat meningkatkan citra perusahaan melalui media exposure yang profesional dan tidak menciptakan konflik.   “Membangun relasi baik dengan media bukan sekadar untuk mempublikasikan kegiatan yang dijalankan perusahaan, tetapi juga menjadikan publikasi tersebut sebagai pilar yang dapat memperkokoh citra positif perusahaan di mata publik,” ucap Ifki.   Sementara itu, CEO/Chief Editor PR Indonesia Asmono Wikan sekaligus penggagas acara, mengatakan, kami mendorong agar praktisi PR di kementerian, lembaga, BUMN, dan swasta meningkatkan kinerja dan menjalin hubungan baik dengan media sehingga kinerja unggulnya dapat diketahui publik.   Di tempat yang sama, Country General Manager PT Isentia Luciana Budiman menambahkan, agar eksposur pemberitaan BUMN makin meningkat, BUMN harus menunjukkan kinerjanya dengan baik. (ARL)
Monday, 04 Apr 2016 - 09:11:58
foto: bumn.go.id CIKANEWS/BUMN - Menteri BUMN Rini Soemarno menunjuk Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata Kementerian BUMN Edwin Hidayat Abdullah menjadi Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).   Vice President Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro mengatakan, penunjukan tersebut tertuang dalam Surat Penyampaian Salinan Keputusan Menteri BUMN Nomor S-64/S.MBU/03/2016 tertanggal 29 Maret 2016 tentang pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina.   "Sesuai dengan Anggaran Dasar PT Pertamina (Persero) pasal 14 ayat 8 bahwa kewenangan pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris merupakan kewenangan Menteri BUMN selaku RUPS PT Pertamina (Persero)," kata Wianda, di Jakarta, Jumat (1/4/2016).   Dengan penunjukan ini, Edwin Hidayat Abdullah ditunjuk menjadi Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero). Dewan Komisaris Pertamina menjadi 5 orang.   "Dengan penambahan Bapak Edwin Hidayat Abdullah berarti total Dewan Komisaris Pertamina menjadi lima orang," katanya.   Menurut Wianda, pengalaman kerja Edwin sebelumnya adalah Direktur Business Development PT Global Perkasa Investindo, Anggota Audit Committee PT Golden Energy Mines Tbk, dan Komisaris PT Gas Resources Indonesia.   Sementara latar pendidikan Edwin adalah Sarjana Ekonomi UGM pada 1995 dan satu tahun tugas di McGill University, Montreal, Canada. (MAL)  
Monday, 28 Mar 2016 - 15:27:10
foto: rri.co.id CIKANEWS/BUMN - PT Jasa Marga Tbk dan PT Bank Negara Indonesia Tbk menjadi inisiasi Program Sinergi BUMN Hijaukan Negeri melalui Gerakan Penanaman 10.000 Pohon Sepanjang Ruas Tol Jakarta-Cikampek, Sabtu (26/3/2016).                         Program Sinergi BUMN Hijaukan Negeri dicanangkan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai bagian untuk melestarikan lingkungan dalam rangka mengatasi efek rumah kaca dan mengurangi global warming.   Jenis pucuk yang akan ditanam adalah pohon Mahoni, Bintaro, Bungur, dan Tembesi yang memiliki resapan air yang cukup tinggi.     Kegiatan ini dihadiri oleh Menteri BUMN, Rini Soemarno, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, Gubernur Provinsi Jawa Barat Ahmad Heryawan, Bupati Karawang yang diwakili Kepala BPH Karawang dan pejabat Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta 70 direksi BUMN seluruh Indonesia.   Menteri Rini menegaskan komitmennya bersinergi bersama BNI dan Jasa Marga untuk terus berupaya melakukan kegiatan lingkungan hidup seperti ini yaitu 'Bersinergi Hijaukan Negeri'.   "Ini juga merupakan sinergi BUMN sendiri Membangun Negeri," ungkapnya.   Rini juga mengajak masyarakat untuk ikut melestarikan lingkungan hidup. Sebab, saat ini cukup banyak lingkungan di negeri ini yang mengalami kondisi kritis.   "Saat ini terdapat 5,5 juta hektar lahan yang sedang kritis di seluruh Indonesia," tambahnya.   Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mendorong pengelola jalan tol untuk melakukan penanaman pohon di areal sepanjang jalan tol Jakarta-Cikampek. Ia menyatakan, banyak manfaat yang diperoleh dengan penanaman pohon di sepanjang jalan tol.   "Penanaman pohon akan memperketat serapan di jalan dari genangan ataupun hempasan air, mampu menjadi pemecah hempasan angin yang berbahaya bagi pengendara, dan juga akan menjaga iklim makro, menyediakan oksigen di sepanjang jalan, menjadi pembatas alami antara jalan dengan sempadan serta sebagai pemerindah lingkungan.” ujarnya. (YAS)  
Thursday, 11 Feb 2016 - 16:08:57
foto: sindonews.com Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan aparat penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung ikut mengawasi tata kelola penggunaan kereta api cepat.   Kepala Staf Presiden Teten Masduki mengatakan, Presiden meminta tata kelola pembangunan proyek kereta cepat dilakukan teliti dan terhindar dari praktik korupsi. Ia mendorong adanya proses hukum jika ada indikasi korupsi dalam pelaksanaan megaproyek tersebut.   "Presiden meminta BPKP, BPK, KPK, dan Kejaksaan untuk memastikan tidak ada korupsi dalam pembangunan kereta api cepat ini," ujar Teten.   Teten menjelaskan pelibatan empat lembaga tersebut karena menurut Presiden Jokowi pentingnya transparansi, tata aturan serta akuntabilitas. pemerintah ingin berkomitmen mempercepat pembangunan sekaligus menciptakan pemerintahan bersih.   "Ini yang harus dipatuhi oleh pelaksana pembangunan, yaitu konsorsium yang tergabung dalam PT KCIC," ucap Teten.   Saat ini, proses pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung telah memasuki tahap persiapan pembangunan. Pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ditargetkan selesai pada 2018 dan diharapkan mulai beroperasi pada 2019. (YAS)  
Tuesday, 02 Feb 2016 - 11:20:53
foto: istimewa CIKANEWS/transportasi - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini M Soemarno menegaskan, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sama sekali tidak meminta jaminan utang dari APBN.   "Kereta cepat Jakarta-Bandung tidak ada jaminan dari pemerintah untuk utangnya kepada KCIC (Kereta Cepat Indonesia China). KCIC kan perusahaan swasta BUMN, atau swasta hasil joint venture, jadi tidak ada jaminan pemerintah. Tidak ada anggaran dari APBN," ujar Rini.   Menurut Rini dalam pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung semuanya dilakukan secara terbuka serta dikalkulasikan secara 'b to b' (business to business).   "Kalaupun kreditornya dalam hal ini bank meminta sesuatu jaminan, itu soal jaminan dari aspek hukum bukan jaminan utang," ujar Rini.   BUMN sebagai pemegang saham dalam perusahaan patungan pengembang kereta cepat, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCI) juga sangat patuh terhadap regulasi yang ada.   "Perpres-nya sudah jelas (nggak ada APBN) kalau saya melanggar, saya bisa kena pidana loh. BUMN-BUMN yang terlibat kena pidana loh. Tidak ada jaminan pemerintah sehubungan dengan pinjaman maupun anggaran pemerintah, tidak ada dalam APBN," tegasnya.   Rini mempersilakan pihak berwenang untuk mengaudit skema pendanaan dan bisnis proyek kereta cepat.   "Silakan saja diaudit kalau itu mau diaudit. Kami terbuka saja," kata Rini. (YAS)  
Get social & share cika-indonesia.com

Call us (021) 7591 5993

Please call us at office time 08.00 - 17.00 Monday - Friday

Cika-indonesia.com - Copyright © 2024 All rights reserved.