Tuesday, 26 Jan 2016 - 16:20:20
foto: CNN Indonesia
Kolom Mas Leman
CIKANEWS - Kemacetan itu nyaris seperti di tol Cipularang menjelang perayaan Natal 2015. Hanya bedanya, kemacetan itu terjadi di atas gumpalan tanah lumpur perkebunan teh Walini, Jawa Barat, untuk menuju lokasi groundbreaking kereta cepat Jakarta-Bandung. Setidaknya 4 s/d 5 Km kemacetan mobil-mobil mewah yang membawa para pejabat dan tamu undangan. Kemacetan di tengah kebun teh menjadi tontonan menarik bagi warga di sekitar Cikalong Wetan yang juga ingin menyaksikan awal pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung.
Groundbreaking kereta cepat Jakarta-Bandung memang diadakan di tengah kebun teh Walini. Di tempat groundbreaking itu nantinya akan dibangun Transit Oriented Development (TOD). Di atas perbukitan itu sudah mulai nampak peralatan berat eksavator, sejumlah truk, dan peralatan berat lainnya yang mulai meratakan tanah untuk dimulainya jaringan kereta cepat.
Di hamparan kebun teh itu, Presiden dan Ibu Iriana Joko Widodo, mengenakan sepatu boot dan helm proyek menyusuri tanah berlumpur untuk menyaksikan awal dimulainya pembangunan konstruksi kereta cepat, setelah sebelumnya menekan tombol untuk menandai groundbreaking proyek infrastruktur tersebut. Sebagai presiden yang selalu ada di hati rakyat, Jokowi tak segan-segan menyapa dan memberikan buku tulis kepada anak-anak yang menyaksikan prosesi tersebut.
Bagi Jokowi, melihat langsung pengerjaan proyek dalam groundbreaking merupakan masalah subtansial. Ia tidak ingin seperti beberapa kasus sebelumnya dalam kasus pembangunan jalan Manado-Bitung di Sulawesi Utara sepanjang 39 Km, begitu ia resmikan langsung mangkrak. Pembangunan jalan dengan investasi Rp 11 triliun itu terhenti, karena masih adanya berbagai persyaratan yang belum tuntas.
Jokowi bukanlah Presiden yang hobi groundbreaking infrastruktur. Sebagai presiden yang di tahun 2016 mencanangkan tahun percepatan infrastruktur, menginginkan baik infrastruktur yang dibiayai oleh APBN maupun swasta dan BUMN harus dimulai pada awal tahun. Selain untuk mengejar target waktu penyelesaian pekerjaan, juga untuk mestimulus pertumbuhan ekonomi sebagaimana ditarget 5,5 s/d 6%.
Dengan makin banyaknya infrastruktur yang dibangun akan semakin banyak uang yang diserap dan beredar di masyarakat untuk menggerakkan perekonomian nasional. Dengan pembangunan infrastruktur, peredaran uang tak hanya akan menunpuk di Jakarta, tetapi juga di daerah-daerah. Tak berlebihan bila Jokowi meminta untuk pengerjaan infrastruktur di daerah menggunakan kontraktor lokal. Atau kalau yang mengerjakan kontraktor nasional, untuk subkontraktornya adalah kontraktor lokal. Hal ini ditempuh Jokowi, agar uang lebih banyak beredar di daerah. Bukan beredar sebentar di daerah kemudian ditarik lagi ke Jakarta.
Di sinilah terlihat pembangunan infrastruktur bukanlah dimaksudkan untuk menggejar pertumbuhan semata, tetapi juga untuk pemerataan pembangunan. Jokowi, mempunyai obesi untuk menurunkan indeks gini yang kini sudah mencapai 0,413 jauh di atas angka pada era Orde Baru 0,305. Jokowi menginginkan pertumbunan ekonomi yang lebih 50% disumbang oleh Pulau Jawa, harus mulai diratakan ke luar Jawa. Bila sumbangan Papua terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hanya 2,25%, NTT (2,5%), Sulawesi (4,8%), Kalimantan (8,8%) dan Sumatera (23,8%), di era pemerintahannya sumbangan Luar Jawa terhadap PDB bisa seimbang dengan pulau Jawa.
Untuk mengejar pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, Jokowi tentu tak hanya melakukan groundbreaking. Di bulan Januari ini saja, ia memonitor langsung penandatanganan kontrak pembangunan infrastruktur yang sudah ditender sejak akhir 2015 di Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan. Ia juga sudah sidak untuk pengerjaan Bandara Kertajati, Jawa Barat. Tentu sidak pembangunan infrastruktur ini justru yang akan lebih banyak dilakukan oleh Jokowi, sebagaimana dengan tahun 2015, telah mengunjungi pembangunan kereta api di Sulawesi Selatan, mengunjungi calon pelabuhan perikanan di Papua dan sejumlah pulaua lainnya. Bahkan untuk memastikan pembangunan infrastruktur di Papua, Jokowi akan berkunjung ke Papua minimal 3 kali dalam setahun.
Untuk menggenjot pembangunan infrastruktur, Presiden Jokowi telah meningkatkan biaya infrastruktur dari APBN sebesar 8% menjadi Rp 313,5 triliun. Jumlah tersebut memang terlalu jauh dengan kebutuhan pembangunan infrastruktur selama lima tahun (2014-2019) sebesar US$ 55,5 miliar (Rp 7.540 triliun). Untuk itu Jokowi juga melibatkan swasta dan BUMN untuk ikut membangun infrastruktur.
BUMN yang pada 2016 memiliki aset 6.240 triliun sangat potensial untuk ikut membangun infrastruktur. Tahun 2015 saja misalnya BUMN mengalokasikan anggaran untuk membangun infrastruktur sebesar Rp 245,30 triliun untuk menangani 86 proyek strategis. Jumlah tersebut kemudian ditingkatkan secara signifikan pada 2016 sebesar Rp 281 triliun untuk menangani 121 proyek strategis, termasuk di dalamnya Kereta cepat Jakarta-Bandung yang investasinya sekitar Rp 76 triliun.
Tentu Jokowi sangat bersemangat menyaksikan awal pengerjaan kereta cepat, sekalipun ia bersama Ibu Negara harus menaklukkan hamparan lumpur di Walini. Setidaknya, ia menyaksikan langsung keseriusan konsorsium BUMN dalam mengerjakan kereta cepat Jakarta-Bandung. Bahkan ia juga melihat ada upaya keras dari BUMN untuk melakukan transformasi bisnisnya. Untuk pengerjaan proyek kereta cepat dengan skema Business to Business (B to B) merefleksikan sikap entrepreneurship di tubuh BUMN dalam menjalankan bisnisnya.
Dalam pengerjaan proyek sebesar Rp 76 triliun ini, 25% berasal dari ekuitas (modal sendiri) dari konsorsium dan pinjaman 75%. Namun dengan modal sendiri dan pinjaman, banyak value yang mereka dapat dari proyek ini. PT Wijaya Karya sebagai pemegang saham terbesar konsorsium Indonesia, memang harus menyetor modal sendiri dan melakukan pinjaman. Namun dalam kereta cepat BUMN ini melalui anak usahanya bisa mendapatkan proyek pengerjaan konstruksi hingga Rp 17 triliun.
Begitu pula, PTPN VIII, yang asetnya di Walini kurang produktif, bisa dioptimalkan untuk membangun kota baru. Begitu pula bagi PT Jasa Marga Tbk dan PT Kereta Api Indonesia (KAI), dengan adanya kereta cepat bisa melakukan diversifikasi bisnisnya ke kereta berteknologi tinggi.
Sementara dari aspek finansial, memang dengan proyek tersebut harus ada utang yang harus dibayar dalam waktu 40 tahun. Pembayarannya melalui angsuran secara bertahap, sehingga tidak terlalu memberatkan apalagi ada grass period selama 10 tahun. Setahun s/d lima tahun beroperasi bisa saja konsorsium langsung menangguk keuntungan tiap tahunnya.
Bagaimana mau bangkrut, belum membangun kereta cepat saja tawaran untuk membangun infrastruktur berbasis kereta mulai masuk ke KCIC. Seperti untuk membangun kereta ringan (LRT) di Bandung Raya juga sudah mulai ditawarkan kepada KCIC. Bahkan untuk mengoperasionalkan kereta cepat di Saudi Arabia juga mulai ditawarkan kepada konsorsium ini. KCIC milik konsorsium ini ke depannya bisa menjdi bisnis unggulan BUMN untuk menangguk keuntungan.
Itu gambaran linear, jika terjadi resiko, misalnya tak mampu bayar utang apakah BUMN akan bangkrut? Tentu saja tidak. Karena dalam setiap bisnis apapun ada mitigasi resikonya. Untuk menghadapi resiko kecelakaan dan bencana, ada asurasi yang bisa memberikan ganti rugi. Kalau ada fluktuasi dolar dan yuan terhadap utang kepada Bank Pembangunan China ada hedging (lindung nilai) dan kalau utang tak bisa dibaryar ada mekanisme restrukturisasi utang.
Memang ada utang yang bikin bangkrut, seperti di Yunani untuk Negara dan Merpati untuk perusahaan. Tapi bagi Indonesia, sudah biasa merestrukturisasi utang, hingga Negara dan swasta terbebas dari kebangkrutan. Ketika pemerintah Orde Lama meninggalkan utang hingga nyaris membuat Negara bangkrut, Presiden Soeharto merestrukturisasi utang dan membayarnya sampai lunas. Begitu pula ketika Pemerintah Orde Baru terhimpit utang karena adanya fluktuasi dolar terhadap rupiah dari Rp 2.000 menjadi Rp 15.000, utang Indonesia terhadap IMF sebesar US$ 23 miliar, bisa direstrukturisasi dan di jamannya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bisa dilunasi.
Di sektor swasta, juga pernah dilakukan oleh kelomok usaha Bakrie. Ketika terjadi krisis ekonomi 1998, Bakrie memiliki utang hingga US$ 1 miliar (Rp 10 triliun). Ia sudah mendatangi 200 bank dan lembaga keuangan dunia, tak ada satu pun yang bisa membantu. Beruntunglah ARB dan Nirwan Bakrie menemukan teknik restrukturisasi, hingga utangnya lunas dan usahanya dalam waktu relatif singkat bisa kembali pulih dan ARB pernah menjadi orang terkaya di Asia. Hal yang sama juga terjadi bagi pemerintah Indonesia, dengan restrukturisasi utang IMF, sekala ekonomi Indonesia kini sudah 10 kali lipat bila dibanding dengan tahun 1999.
Jadi tak perlu ada yang disangsikan oleh konsorsium BUMN bila terjadi resiko utang atau resiko lainnya. Secara korporasi banyak mitigasi resiko yang mereka persiapkan untuk tetap bisa menekan resiko dan bisnisnya tumbuh secara maksimal. Tak pelak jika Jokowi yang memiliki latar belakang sebagai pengusaha, begitu bersemangat menyusuri tanah berlumpur di kawasan Walini untuk melihat dimulainya pembangunan kereta cepat.
Kereta cepat Jakarta-Bandung yang dibangun dengan B to B juga diproyeksikan akan banyak penumpangnya, karena kereta ini juga dibutuhkan oleh masyarakat. Dari hasil penelitian Lembaga Afiliasi Penelitian dan Industri (LAPI) ITB, setiap hari terdapat 144.000 penumpang yang laju Jakarta-Bandung yang menggunakan kereta api, mobil pribadi dan travel. Jumlah itu tidak termasuk pelaju yang mengunakan angkutan bis ekonomi.
Dari hasil penelitian dari 144.000 pelaju tersebut, 21% memastikan akan naik kereta cepat dan 39% mempertimbangkan naik kereta cepat. Itu artinya sebanyak 60% pelaju menyambut keberadaan kereta cepat. Berdasarkan hasil penelitian tersebut LAPI menghitung pada 2019 akan ada 55.000 yang naik kereta cepat Jakarta-Bandung.
Semangat Jokowi menyusuri lumpur Walini untuk meresmikan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung, seperti semangatnya para pendahulu Republik ini, yang dengan segala resiko berani menghadapinya dengan ketulusan dan keikhlasan unuk menggoreskan sebuah karya yang akan dikenang oleh para penerus bangsa.
Bung Karno ketika ingin membangun Monas, dan Pak harto ingin membangun Taman Mini Indonesia Indah (TMII), protes juga terjadi di mana-mana. Tapi kedua pemimpin bangsa yang memiliki visi ke depan untuk terus mewujudkan mimpinya, agar menjadi kebanggaan nasional. Dan kini kehadiran Monas dan Taman Mini, tak perlu dibantah lagi menjadi kebanggaan nasional. Orang datang ke Jakarta, kalau belum melihat Monas dan Taman Mini, rasanya belum melihat Indonesia.
Hal yang sama dengan Pak Harto ketika membangun Jalan Tol Jagorawi, memang sempat menjadi pro-kontra. Namun ketika jalan itu sudah terbangun, menjadi tempat studi banding negara-negara di Asia. Cuma masalahnya, ketika Malaysia dan China belajar jalan tol Jagorawi, kini sudah bisa membangun jalan tol untuk Malaysia 5.000 Km dan China 85 ribu Km, tapi Indonesia kini justru belum sampai 1.000 Km
Inilah tampaknya yang ingin dilakukan Jokowi, dalam membangun kereta cepat Jakarta-Bandung. Ia ingin menjadikan Indonesia merupakan yang pertama membangun kereta cepat di ASEAN. Hanya saja setelah kereta cepat Jakarta-Bandung mulai dibangun, kiranya sudah mulai dipikirkan untuk meneruskan Bandung-Surabaya, agar Indonesia nasibnya tidak seperti jalan tol, meskipun kini sudah mulai digeber oleh Jokowi
Semangat Jokowi terlihat sekali ketika ingin meninggalkan Walini. Rompi dan helm yang ia kenakan tetap ia bawa masuk ke mobil untuk meninggalkan lokasi menuju ke Istana Negara. Barulah setelah di dalam mobil dingatkan oleh ajudan untuk melepaskan helm yang ia kenakan, dari mobil Jokowi dengan tersenyum menyerahkan helm tersebut dengan kedua tangannya, seakan untuk memberikan pesan agar mempercepat penyelesaian kereta cepat Jakarta-Bandung.
Anda dapat mengomentari artikel ini di kolom Kompasiana Mas Leman 25 Januari 2016.
