BRI dan Kemenkeu Kerjasama Kartu Identitas Multifungsi
Monday, 15 Feb 2016 - 15:15:51
foto: kartu non-tunai BRI/suara.com
CIKANEWS/perbankan - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan melakukan uji coba Kartu Identitas Multifungsi (KIM) di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kemenkeu.
Penandatanganan perjanjian kerja sama mengenai hal itu dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Haryana dan Direktur Kelembagaan BRI Kuswiyoto di Jakarta, Kamis (11/2). penandatanganan perjanjian kerja sama ini diharapkan dapat menjadi stage lanjutan dalam melaksanakan Gerakan Nasional Nontunai (GNNT) yang diinisiasi oleh Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu dengan tagline KIM – Kartu Identitas Multifungsi – satu kartu untuk semua, kartu tanda pengenal bagi karyawan atau pegawai Kemenkeu.
Direktur Kelembagaan Bank BRI Kuswiyoto menjelaskan, KIM adalah satu kartu yang memiliki banyak fungsi selain dapat digunakan sebagai Kartu Identitas juga dapat berfungsi sebagai Kartu ATM, Kartu Debit, Kartu uang isi ulang BRI-BRIZZI serta sebagai Kartu akses.
“Sebagai Kartu ATM, KIM dapat digunakan untuk bertransaksi perbankan lebih dari 187.758 unit EDC dan 22.792 ATM BRI, yang termasuk dalam jaringan ATM Bersama, ATM Link, ATM Prima," kata dia di Jakarta, Jumat (11/2/2016).
Untuk fungsi kartu debit, KIM dapat digunakan untuk penarikan tunai, transfer, pembayaran listrik, telpon, tiket, top up uang elektronik, pembayaran kartu kredit, dan sebagainya. Selain itu dapat digunakan untuk berbelanja di merchant-merchant terkenal yang tersebar di seluruh Indonesia, koperasi, dan kantin di lingkungan Kemenkeu.
Selain itu, KIM dapat digunakan sebagai alat bayar isi ulang untuk membeli tiket busway, dan tiket commuter line. Sedangkan sebagai kartu akses, KIM merupakan satu-satunya access card yang digunakan apabila akan memasuki gate atau pintu menuju area Kemenkeu.
"Bank BRI menjadi mitra Bank pertama yang mengembangkan KIM bersama dengan Kementerian Keuangan RI. Saat ini untuk tahap piloting, KIM diberlakukan di Lingkungan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu RI dan di beberapa Kanwil DJPBN dan KPPN Seluruh Indonesia," jelas dia.
(MAL)
