Kereta Cepat Pilihan Tepat
Tuesday, 16 Feb 2016 - 13:57:44
foto: Bambang Prihartono/istimewa
CIKANEWS/transportasi - Direktur Transportasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Prihartono mengatakan, pengembangan high speed railway (HSR) cocok dilakukan di Jakarta-Bandung. Pasalnya Bappenas memprediksi bahwa pendapatan per kapita penduduk Jakarta dan Bandung mencapai US$ 10 ribu.
"Potensi pendapatan penduduk dalam kurun lima tahun ke depan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), untuk kota Jakarta tahun 2014 berdasarkan harga berlaku mencapai 125 juta per tahun atau hampir mencapai US$ 10 ribu," ujar Bambang, di Jakarta, Jumat (12/2).
Sementara untuk kota Bandung, Bambang melanjutkan, diperkirakan pendapatan per kapita mencapai US$ 6.000. Pada lima tahun ke depan, tahun 2020 diperkirakan kedua kota, khususnya Kota Bandung telah mencapai pendapatan di atas US$ 10 ribu.
"Berdasarkan perkiraan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Proyek HSR Jakarta-Bandung diperkirakan akan menyerap tenaga kerja sebanyak 1,9 juta tenaga kerja kasar dan setiap investasi Rp 100 triliun akan membuka lapangan pekerja sebanyak 3,2 juta pekerja," ucapnya.
Program pembangunan HSR Jakarta-Bandung dilaksanakan secara sinergi dengan melibatkan seluruh kepentingan, yaitu Kementerian Bappenas sebagai koordinator, Kementerian Perhubungan sebagai pelaksana teknis pembangunan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khususnya PT KAI dan PUPR.
Konsep lama, Implementasi Baru
Ternyata Sejak 2008, proyek kereta cepat telah dibahas antara Bappenas dan Kementerian Perhubungan, namun karena berbagai alasan dan pertimbangan, proyek kereta cepat akhirnya siap diimplementasikan mulai tahun ini.
Direktur Transportasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Prihartono mengatakan proyek kereta cepat merupakan sebuah konsep lama dan segera dimulai pembangunannya tahun ini.
"Sebenarnya, proyek kereta cepat sebuah konsep lama. Semuanya lama, pemerintah tinggal implementasikan saja. ini cukup bagus," papar Bambang dalam diskusi pers di Kementerian Bappenas, Jakarta, Jumat (12/2/2016).
Bambang mengatakan, di era pemerintah Presiden Joko Widodo-lah diputuskan pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dimulai, namun dengan skema berbeda dengan pemerintahan sebelumnya.
Presiden Jokowi memutuskan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung dengan skema b to b atau tanpa menggunakan uang negara. Artinya, seluruh pembangunan dilakukan swasta.
(MAL)
